El Matador 168 - Gaya Hidup Zaman Soeharto

Gaya Hidup Pejabat Zaman Soeharto: Sederhana di Permukaan, Kompleks di Dalam

Ketika membicarakan transparansi dan gaya hidup pejabat masa kini, menarik kalau kita menengok ke belakang, ke masa pemerintahan Presiden Soeharto. Era Orde Baru ini dikenal dengan banyak paradoks: di satu sisi, ada instruksi keras soal hidup sederhana, tapi di sisi lain, praktik korupsi dan kolusi justru tumbuh subur di balik layar. Bagaimana sebenarnya gaya hidup pejabat dan keluarganya di zaman Soeharto, dan apa pelajaran yang bisa diambil untuk masa kini?

Instruksi Kesederhanaan: Antara Aturan dan Realita

Presiden Soeharto, lewat Keppres No. 10 Tahun 1974, secara resmi melarang pejabat negara dan pegawai negeri untuk hidup bermewah-mewahan. Aturan ini mencakup pembatasan penggunaan kendaraan dinas mewah, larangan menerima atau memberi hadiah, hingga pembatasan pesta pribadi agar tidak berlebihan. Bahkan, perayaan pernikahan atau ulang tahun pun harus sederhana, dengan jumlah undangan yang dibatasi.

Soeharto sendiri dikenal tampil sederhana di rumah, sering hanya mengenakan kaos dan sarung, bahkan suka mencatat keluhan masyarakat kecil untuk dibahas di kabinet. Gaya hidup ini menjadi contoh di permukaan, memperlihatkan citra pemimpin yang dekat dengan rakyat dan tidak suka pamer.

Budaya Patronase dan Nepotisme: Sisi Lain Gaya Hidup Orde Baru

Namun, di balik aturan kesederhanaan itu, sistem politik patronase dan nepotisme justru berkembang pesat. Soeharto membangun jaringan kekuasaan dengan memberi posisi strategis dan peluang bisnis kepada kroni, anak, dan teman-teman dekatnya. Banyak anak dan keluarga pejabat yang membentuk kerajaan bisnis hanya karena kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi bagian dari sistem, meskipun di permukaan pemerintah selalu bicara soal pemberantasan korupsi. Praktik gratifikasi dan pemborosan anggaran memang dilarang, tapi pengawasan lemah dan budaya sungkan membuat pelanggaran sering dibiarkan. Bahkan, yayasan-yayasan yang dikendalikan langsung oleh Soeharto menguasai aset besar tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Gaya Hidup Pejabat: Sederhana untuk Publik, Mewah untuk Lingkaran Dalam

Di depan publik, pejabat Orde Baru memang dituntut tampil sederhana. Namun, di balik layar, gaya hidup mewah tetap berlangsung, terutama di kalangan keluarga inti dan kroni. Mobil mewah, rumah megah, dan fasilitas eksklusif menjadi simbol status di lingkaran elite, meski jarang dipamerkan secara terang-terangan.

Sementara itu, masyarakat biasa diminta “mengencangkan ikat pinggang” dan hidup prihatin, apalagi saat krisis ekonomi melanda. Ironisnya, di tengah imbauan hidup sederhana, praktik memperkaya diri lewat jabatan justru makin marak. Banyak kontrak bisnis, pengadaan barang, hingga proyek-proyek strategis jatuh ke tangan keluarga atau kelompok dekat penguasa.

Pengawasan dan Sanksi: Ada Aturan, Minim Penegakan

Pemerintah Orde Baru memang punya aturan tegas soal larangan bermewah-mewahan, bahkan ada ancaman sanksi bagi pelanggar. Namun, lemahnya pengawasan dan budaya “asal bapak senang” membuat banyak pelanggaran tidak pernah sampai ke meja hukum. Praktik gratifikasi dan korupsi berjalan rapi, seolah menjadi bagian dari sistem birokrasi.

Analogi sederhananya, seperti main game online di Matador168 dengan aturan ketat, tapi tidak ada admin yang benar-benar menindak pelanggaran. Hasil akhirnya, aturan hanya jadi formalitas, sementara perilaku curang tetap berlangsung di balik layar.

Pembelajaran untuk Masa Kini: Transparansi dan Pengawasan Publik

Dari era Soeharto, kita belajar bahwa aturan saja tidak cukup tanpa transparansi dan pengawasan publik yang kuat. Kesederhanaan di permukaan tidak akan mencegah kerugian negara jika di dalam sistem tetap ada ruang untuk nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kini, dengan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, masyarakat punya peran besar untuk ikut mengawasi gaya hidup pejabat dan keluarganya. Transparansi keuangan, laporan kekayaan, dan partisipasi publik dalam pengawasan jadi kunci utama mencegah pengulangan sejarah kelam Orde Baru.

FAQ: Gaya Hidup Pejabat Era Soeharto

Apakah pejabat Orde Baru benar-benar hidup sederhana?

Di permukaan, mereka dituntut tampil sederhana. Namun, banyak pejabat dan keluarganya tetap menikmati fasilitas mewah secara tersembunyi.

Bagaimana praktik korupsi dan nepotisme di era Soeharto?

Korupsi dan nepotisme terjadi secara sistematis, dengan banyak proyek dan bisnis jatuh ke tangan keluarga dan kroni dekat penguasa.

Apa saja aturan kesederhanaan yang diterapkan Soeharto?

Mulai dari larangan pesta mewah, pembatasan kendaraan dinas, hingga larangan menerima hadiah dan gratifikasi.

Apakah ada sanksi bagi pejabat yang melanggar aturan hidup sederhana?

Secara aturan ada, tapi penegakan sangat lemah dan sering kali pelanggaran dibiarkan jika pelaku bagian dari lingkaran dalam kekuasaan.

Apa pelajaran utama dari gaya hidup pejabat era Soeharto?

Aturan tanpa transparansi dan pengawasan publik hanya jadi formalitas. Transparansi dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencegah kerugian negara.

Penutup: Sederhana Bukan Sekadar Gaya, Tapi Harus Jadi Budaya

Gaya hidup pejabat di era Soeharto memberi pelajaran penting: kesederhanaan harus diiringi transparansi dan pengawasan nyata. Tanpa itu, aturan hanya jadi slogan, sementara praktik merugikan negara tetap berlangsung. Kini, saatnya membangun budaya baru—bukan sekadar tampil sederhana, tapi juga jujur, transparan, dan bertanggung jawab di setiap lini pemerintahan. Seperti main game online di Matador168, fair play dan pengawasan adalah kunci supaya semua berjalan sehat dan adil.